LNN||BOJONEGORO – Ratusan relawan yang tergabung dalam Paguyuban Relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) Bojonegoro menggelar aksi damai di halaman Gedung DPRD Kabupaten Bojonegoro, Senin (22/6/2026). Aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program sekaligus desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG.
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa mulai berkumpul di depan Terminal Jalan Veteran Bojonegoro pada pukul 10.00 WIB sebelum bergerak secara tertib menuju Gedung DPRD. Para peserta aksi tampak mengenakan seragam khas MBG serta membawa bendera Merah Putih, spanduk, dan poster sebagai sarana penyampaian aspirasi mereka.
Dalam pernyataan sikapnya, Paguyuban Relawan MBG Bojonegoro menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak, khususnya pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, mereka menolak wacana penghentian program dan mendesak pemerintah untuk lebih fokus pada pembenahan sistem serta penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat penyimpangan.
Dalam aksinya, para relawan menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah daerah dan pusat:
1. Melanjutkan Program MBG, Demi menjaga pemenuhan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
2. Penindakan Tegas, Menindak tegas oknum koruptor atau pihak yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran maupun penyelewengan tata kelola Program MBG.
3. Evaluasi Menyeluruh, Melakukan audit dan evaluasi total terhadap rantai pasok, standar operasional dapur Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG), kualitas gizi, sanitasi, hingga keamanan pangan.
4. Transparansi Publik, Melibatkan pengawasan publik secara aktif agar pelaksanaan program berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Aksi ini muncul di tengah dinamika evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap Program MBG. Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sejumlah pembenahan, termasuk penghentian sementara operasional sejumlah dapur SPPG yang belum memenuhi standar baku.
Para relawan berharap pemerintah tidak mengambil keputusan drastis berupa penghentian program, mengingat manfaat luas yang telah dirasakan masyarakat. Data internal paguyuban menunjukkan bahwa Program MBG di Kabupaten Bojonegoro telah menyerap hampir 6.000 tenaga kerja melalui ratusan SPPG yang beroperasi di berbagai kecamatan.
"Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan menyediakan lapangan kerja bagi ribuan warga," ujar salah satu koordinator aksi.
Aksi damai tersebut dijadwalkan berlangsung hingga siang hari dengan tetap mengedepankan ketertiban umum. Para peserta menyampaikan aspirasi secara santun dan konstruktif, menunggu tanggapan resmi dari perwakilan DPRD Bojonegoro terkait tuntutan yang disampaikan.
Aksi serupa juga dilaporkan terjadi di beberapa daerah lain di Jawa Timur dalam beberapa pekan terakhir, menandakan adanya kekhawatiran kolektif para relawan dan penerima manfaat terhadap masa depan Program MBG.
(Red)
Tags:
Daerah