JAKARTA | LNN – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus tetap dilanjutkan sebagai program strategis Presiden Prabowo Subianto. Namun, organisasi tersebut mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat praktik korupsi dalam pelaksanaannya, termasuk investor, pemilik modal maupun elite politik.
Ketua Umum APKLI Perjuangan, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed., menilai MBG dan KDKMP merupakan terobosan besar yang mampu memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
"Program ini tidak boleh dihentikan. Justru yang harus dihentikan adalah praktik korupsinya. Siapa pun yang bermain, baik investor, pemilik modal maupun elite, wajib ditangkap dan dihukum seberat-beratnya tanpa pandang bulu," tegas Ali Mahsun dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, MBG bukan hanya menjadi solusi mengatasi stunting dan meningkatkan gizi anak bangsa, tetapi juga mampu menggerakkan roda ekonomi rakyat melalui keterlibatan UMKM, pedagang kaki lima, petani, peternak, nelayan, hingga pelaku usaha lokal.
Sementara itu, KDKMP dinilai sebagai instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi desa dan kelurahan. Melalui koperasi, perputaran ekonomi diharapkan kembali dinikmati masyarakat setempat, bukan hanya menguntungkan kelompok pemodal besar.
Meski mendukung penuh kedua program tersebut, APKLI Perjuangan mengingatkan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan MBG maupun potensi korupsi di KDKMP. Organisasi ini meminta KPK, Kejaksaan, dan Polri mengusut tuntas seluruh dugaan penyalahgunaan anggaran, termasuk isu pengadaan dan proyek yang ramai menjadi sorotan publik.
APKLI Perjuangan juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kedua program agar tepat sasaran. Untuk MBG, organisasi ini mengusulkan prioritas penerima manfaat diberikan kepada balita, ibu hamil, ibu menyusui, wilayah 3T, serta siswa sekolah dasar. Sedangkan KDKMP diharapkan menjadi pusat distribusi dan pemasaran produk UMKM, bukan menjadi pesaing bagi warung kelontong maupun pedagang kecil.
"MBG dan KDKMP harus sukses. Jangan sampai program yang dirancang untuk menyejahterakan rakyat justru dirusak oleh korupsi dan lemahnya tata kelola," pungkas Ali Mahsun.
SUMBER: Ali Mahsun ATMO.
Tags:
Nasional