BOJONEGORO - || LNNEWS, 1 Mei 2026 – Polemik rencana konser “Harmony 3 Dekade Anniversary” yang digelar oleh Bank Daerah Bojonegoro terus menuai sorotan. Setelah sebelumnya diketahui menggunakan anggaran sekitar Rp1,1 miliar, kini publik kembali mempertanyakan kebijakan panitia yang tetap menjual tiket dengan harga relatif tinggi kepada masyarakat.
Berdasarkan data penjualan, harga tiket konser tersebut bervariasi mulai dari Rp99.000 untuk kelas Tribune, Rp199.000 untuk Festival B (standing), Rp299.000 untuk Festival A (standing), hingga Rp999.000 untuk kategori VIP Seating. Sementara itu, untuk paket keluarga dan komunitas, harga tiket bahkan bisa mencapai Rp2,3 juta hingga hampir Rp4 juta. Seluruh harga tersebut belum termasuk pajak hiburan sebesar 10 persen dan biaya platform sebesar 5 persen, sehingga total biaya yang harus dikeluarkan penonton menjadi lebih besar.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, di saat anggaran sebesar Rp1,1 miliar telah dialokasikan, masyarakat tetap dibebani dengan harga tiket yang tidak murah. Sejumlah warga menilai hal ini seperti “membayar dua kali”, yakni melalui penggunaan dana BUMD yang bersumber dari uang publik, serta melalui pembelian tiket secara langsung untuk dapat menikmati konser tersebut.
Di sisi lain, dengan struktur harga yang ada, potensi pendapatan dari penjualan tiket diperkirakan cukup besar dan bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung jumlah penonton yang hadir. Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai target penjualan, perhitungan keuntungan, maupun alur distribusi pendapatan tersebut. Publik pun mempertanyakan apakah hasil penjualan tiket akan masuk ke kas BUMD atau justru dikelola oleh pihak lain.
Minimnya keterbukaan dari pihak penyelenggara semakin memperkuat sorotan publik terhadap transparansi kegiatan ini. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah, Bank Daerah Bojonegoro dinilai memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan, terutama karena kegiatan ini melibatkan anggaran yang bersumber dari dana publik.
Selain itu, kebijakan harga tiket juga dinilai kurang sensitif terhadap kondisi masyarakat. Di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, harga tiket yang mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah dianggap tidak inklusif dan berpotensi membatasi akses masyarakat luas untuk menikmati acara tersebut.
Seiring meningkatnya polemik, sejumlah pihak mendorong agar dilakukan audit terbuka serta publikasi laporan keuangan kegiatan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.
Dengan adanya anggaran besar di satu sisi dan penjualan tiket dengan harga tinggi di sisi lain, konser “Harmony 3 Dekade” kini tidak lagi sekadar menjadi acara hiburan. Lebih dari itu, kegiatan ini telah berkembang menjadi isu publik yang menguji transparansi dan integritas pengelolaan dana oleh BUMD di Bojonegoro. ( red)