JAKARTA || LNnews– Desakan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera bertindak terhadap dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) semakin menguat.
Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, menilai keterlibatan KPK sebagai konsultan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) adalah langkah yang keliru. Menurutnya, KPK merupakan lembaga penegak hukum yang harus tetap independen, bukan lembaga konsultasi.
Ia menyebut, dugaan penyimpangan dalam program MBG bukan lagi sekadar potensi, tetapi sudah mengarah pada indikasi nyata. Beberapa yang disorot antara lain pengadaan motor listrik, paket event organizer, sistem teknologi informasi bernilai besar, hingga perlengkapan sederhana yang dinilai tidak wajar.
Ali Mahsun menegaskan, jika tidak segera ditindak, hal ini dapat merusak kredibilitas pemerintah serta mengancam keberlanjutan program MBG yang bertujuan menekan stunting dan meningkatkan kualitas generasi bangsa.
Ia pun mendesak KPK untuk bertindak cepat, transparan, dan tegas dalam mengusut dugaan tersebut.
“Program ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Jangan sampai gagal karena ulah segelintir pihak,” tegasnya.
Hingga saat ini, publik masih menunggu langkah konkret dari KPK dalam menindaklanjuti dugaan tersebut.
Sumber: Najib (Rednews)
Edt : (redaksi)