LINTANG NUSANTARA NEWS

RILIS RESMIKelangkaan BBM dan LPG 3 Kg Bersubsidi Berpotensi Picu Gejolak Sosial-Politik


JAKARTA – Ancaman kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG 3 kilogram bersubsidi dinilai dapat memicu gejolak sosial dan politik di tengah masyarakat. Hal ini mengemuka seiring meningkatnya tekanan global akibat konflik geopolitik yang berdampak pada lonjakan harga energi dan pangan dunia.

Ketua Umum Asosiasi PKL APKLI Perjuangan, Ali Mahsun Atmo, menegaskan bahwa pemerintah harus menjamin ketersediaan pasokan serta keberlanjutan subsidi energi bagi masyarakat kecil. Menurutnya, situasi global yang dipicu konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari 2026 telah memberikan tekanan serius terhadap harga minyak mentah, gas, dan bahan pangan.

“Negara wajib hadir menjamin ketersediaan BBM dan LPG 3 kg bersubsidi. Berapapun beban yang harus ditanggung, termasuk jika defisit anggaran melewati 3 persen, hal itu lebih baik daripada terjadi kelangkaan yang berujung gejolak sosial,” tegasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/3/2026).

Ia juga secara khusus meminta perhatian Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, untuk memastikan distribusi energi bersubsidi tetap aman dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Di sisi lain, APKLI Perjuangan menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi dampak krisis global. Salah satu langkah yang didorong adalah penghematan penggunaan energi bersubsidi di semua lini kehidupan masyarakat.

“Kami, rakyat kecil, pedagang kaki lima, serta pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia siap mendukung langkah pemerintah. Penghematan BBM dan LPG 3 kg harus menjadi gerakan bersama,” lanjut Ali Mahsun.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk memprioritaskan kebutuhan pokok, mengurangi konsumsi yang tidak mendesak, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah situasi yang tidak menentu.


Tak hanya itu, seluruh elemen bangsa juga diminta untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Ia menekankan bahwa stabilitas nasional harus menjadi prioritas utama di atas segala perbedaan.
“Momentum ini harus kita jadikan sebagai penguat kebersamaan, gotong royong, serta persatuan bangsa. Kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus diutamakan,” pungkasnya.

Redsksi
Lebih baru Lebih lama