LINTANG NUSANTARA NEWS

DPRD Bojonegoro Turun Tangan, PT BAI Dikejar Untuk Benahi Administrasi dan Hak Pekerja



Bojonegoro – Langkah tegas ditunjukkan DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam mengawal keberlangsungan investasi sekaligus perlindungan tenaga kerja. Melalui audiensi gabungan lintas komisi, DPRD kini menyoroti serius pembenahan administrasi hingga sistem kerja di PT Berkah Abadi Ice (BAI).

Audiensi yang digelar di ruang Banggar ini bukan sekadar forum biasa. DPRD ingin memastikan satu hal penting: investasi boleh berjalan, tapi hak pekerja tidak boleh diabaikan.

Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Mitro'atin, menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan investor dan tenaga kerja adalah harga mati.

“Investasi harus tetap jalan, tapi perlindungan tenaga kerja wajib jadi prioritas,” tegasnya.

Masa Transisi, Masalah Mulai Muncul

Di sisi lain, manajemen PT BAI mengakui saat ini perusahaan masih dalam tahap awal pengelolaan sejak diambil alih pada Januari 2026.

Perwakilan perusahaan, Setyo Ajie Wibawanto, menyebut pihaknya tengah melakukan pembenahan besar-besaran, mulai dari sistem kerja hingga skema pengupahan.

Perusahaan bahkan mengklaim akan memberikan upah di atas UMK secara bertahap, meski disesuaikan dengan kondisi produksi yang masih berkembang. 

Namun, di balik itu muncul sejumlah dinamika, termasuk kesalahpahaman soal tanggung jawab karyawan terhadap kerusakan mesin, yang sempat menjadi sorotan.

Legalitas Sudah Jalan, Tapi Belum Tuntas
Dari sisi perizinan, PT BAI disebut sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan masuk sistem OSS.

Meski begitu, sejumlah izin lanjutan masih dalam proses. Pemerintah daerah melalui DPMPTSP memastikan siap mendampingi hingga seluruh administrasi rampung
DPRD: Jangan Sampai Jadi Bom Waktu

DPRD menilai persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Jika tidak segera ditata, potensi konflik industrial bisa membesar dan mengganggu stabilitas investasi di Bojonegoro. 

Karena itu, DPRD merekomendasikan dua langkah tegas:
Operasional perusahaan tetap berjalan

Pembenahan administrasi dan kewajiban hukum harus dipercepat
Selain itu, komunikasi terbuka antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah diminta terus diperkuat agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Sorotan: Ujian Nyata Investasi di Bojonegoro

Kasus PT BAI ini menjadi gambaran nyata bahwa investasi tidak hanya soal masuknya modal, tapi juga soal kesiapan sistem, transparansi, dan perlindungan tenaga kerja.

Jika pembenahan berhasil, PT BAI bisa menjadi contoh positif industri baru di Bojonegoro. Namun jika tidak, justru berpotensi menjadi masalah berkepanjangan.

DPRD pun memastikan pengawasan tidak berhenti di forum audiensi saja, melainkan akan berlanjut hingga perusahaan benar-benar berjalan sehat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Red.LNN
Lebih baru Lebih lama