LAMONGAN,SIDOMULYO||Data paket pengadaan pada LPSE Kabupaten Lamongan menunjukkan adanya pekerjaan “Rehabilitasi Saluran Primer/Sekunder Desa Sidomulyo, Kecamatan Modo” dengan pagu dan HPS sebesar Rp332,5 juta. Dalam informasi pemenang, CV Panca Persada Utama tercatat sebagai pemenang dengan harga penawaran Rp331.990.039,24, kemudian hasil negosiasi menjadi Rp330.985.216,97.
Secara administratif, proses pengadaan yang ditampilkan melalui LPSE merupakan bagian penting dari keterbukaan informasi publik. Masyarakat dapat mengetahui siapa pemenangnya, nilai pekerjaan, hingga hasil negosiasi. Namun, menurut hemat saya, transparansi tidak cukup hanya dengan menampilkan angka dan nama perusahaan di sistem pengadaan.
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan di lapangan.
Rehabilitasi saluran primer maupun sekunder berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, terutama petani. Saluran yang baik dapat membantu kelancaran distribusi air dan mendukung produktivitas pertanian. Karena itu, kualitas pekerjaan seharusnya menjadi perhatian utama, bukan sekadar persoalan apakah proyek selesai tepat waktu.
Dengan nilai hasil negosiasi sekitar Rp330,98 juta, masyarakat tentu memiliki hak untuk berharap bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar diwujudkan dalam pekerjaan yang berkualitas. Pengawasan terhadap volume pekerjaan, spesifikasi material, ketebalan konstruksi, hingga kesesuaian antara pekerjaan di lapangan dan dokumen kontrak perlu dilakukan secara serius.
Di sinilah peran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Kabupaten Lamongan, pengawas pekerjaan, penyedia jasa, serta masyarakat menjadi penting. Jangan sampai proyek terlihat selesai secara administratif, tetapi beberapa waktu kemudian muncul kerusakan yang akhirnya kembali membebani anggaran daerah.
Publik tidak sedang mencari-cari kesalahan. Publik hanya ingin memastikan bahwa uang negara digunakan secara tepat dan menghasilkan manfaat nyata.
Karena itu, proyek rehabilitasi saluran di Desa Sidomulyo semestinya menjadi contoh bahwa keterbukaan pengadaan harus berjalan beriringan dengan pengawasan, kualitas pekerjaan, dan pertanggungjawaban publik.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah proyek bukan hanya siapa pemenangnya dan berapa nilai kontraknya, tetapi seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat serta seberapa lama hasil pekerjaan tersebut dapat bertahan.