JAKARTA – Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) menggandeng Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) untuk mempercepat penerbitan izin edar bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sektor pangan olahan sekaligus memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Prof. dr. Taruna Ikrar saat menerima audiensi Ketua Umum APKLI-P beserta jajaran di Gedung Garuda BPOM RI, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa dari sekitar 64,5 juta pelaku UMKM di Indonesia, terdapat sekitar 4,2 juta usaha mikro dan kecil yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini, baru sekitar 1,6 juta yang telah mengantongi sertifikasi BPOM.
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, BPOM RI kini melakukan percepatan sekaligus menggratiskan proses pendaftaran izin edar bagi UMK sektor pangan olahan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.
"Selain percepatan izin edar, BPOM juga mendapat amanah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Karena itu kami berharap dapat membangun sinergi bersama APKLI-P di seluruh Indonesia," ujar Taruna Ikrar.
Ia juga memastikan akan hadir sebagai keynote speaker dalam Seminar Nasional Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI-P yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Agustus 2026. Pada kesempatan tersebut juga direncanakan penandatanganan kerja sama resmi antara BPOM RI dan APKLI-P.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, menyampaikan apresiasi atas komitmen BPOM RI dalam memberikan kemudahan bagi pelaku UMK serta mendukung program prioritas pemerintah.
Menurutnya, kebijakan percepatan dan pembebasan biaya izin edar merupakan langkah nyata yang berpihak kepada pelaku usaha kecil sekaligus memperkuat daya saing produk pangan lokal.
"Kami mendukung penuh kebijakan BPOM RI dalam mewujudkan arahan Presiden Prabowo. Kami juga mengapresiasi komitmen Kepala BPOM RI yang membuka ruang kerja sama strategis dengan APKLI-P demi kemajuan UMK dan perlindungan masyarakat," ujar Ali Mahsun.
Audiensi tersebut turut dihadiri jajaran pengurus APKLI-P, di antaranya Wakil Ketua Umum Meihadir Ahmad, M. Zahruddin, Ahlan Elfaz, Hormat Situmorang, serta para Wakil Sekretaris Jenderal Ilham Yulianto, Imam Hipa Usra, dan Sahono Suryadi.
Kolaborasi antara BPOM RI dan APKLI-P diharapkan mampu mempercepat legalitas produk pangan UMK, meningkatkan kualitas dan keamanan pangan, serta mendukung suksesnya berbagai program strategis pemerintah yang menyasar kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat.
Redaksi |
Tags:
Nasional