BOJONEGORO,MIYONO ||LNNEWS – Puluhan warga di lingkungan RT 05 Desa Miyono, Kecamatan Sekar, mengambil langkah konkret untuk membenahi infrastruktur desa. Kecewa karena akses jalan utama tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah, warga akhirnya turun tangan melakukan perbaikan secara gotong royong menggunakan dana swadaya.
Kemandirian di tengah jeterbatasan,deluruh biaya pengerjaan, mulai dari pembelian material seperti semen dan pasir hingga tenaga kerja, berasal murni dari kantong pribadi masyarakat setempat. Tanpa kucuran dana sepeser pun dari Pemerintah Desa (Pemdes), warga membuktikan kemandirian mereka demi kenyamanan bersama.
"Kondisi jalan sudah sangat memprihatinkan. Berlubang dan bergelombang, terutama saat musim hujan sangat membahayakan pengguna jalan," lapor Mas B, penulis di lapangan.
Alasan di balik aksi Gotong Royong,kerusakan jalan ini dinilai tidak hanya menghambat mobilitas ekonomi, tetapi juga mencederai kenyamanan aktivitas harian. Berangkat dari rasa resah akan potensi kecelakaan, warga memutuskan untuk berhenti menunggu bantuan yang tidak pasti.
Antusiasme tinggi warga dari kalangan tua hingga muda bahu-membahu meratakan material.
Solidaritas sosial aksi ini mempertegas bahwa ikatan sosial di RT 05 masih sangat kuat.
Prioritas keselamatan menutup lubang yang menganga dianggap kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda lagi.
Kritik tajam untuk Pemerintah Desa,di balik semangat kerja bakti tersebut, terselip kritik tajam bagi pihak berwenang. Masyarakat menilai Pemdes seolah menutup mata terhadap kerusakan yang sudah berlangsung lama. Warga berpendapat bahwa pemeliharaan fasilitas publik seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui alokasi anggaran desa yang tepat sasaran.
"Pemerintah dituntut lebih sigap dan responsif. Jangan sampai baru bergerak setelah masyarakat turun tangan sendiri atau setelah jatuh korban kecelakaan," tegas salah satu poin dalam rilis tersebut.
Harapan transparansi ke depan,aksi swadaya ini diharapkan menjadi pengingat bagi jajaran perangkat desa. Warga menuntut adanya transparansi dalam perencanaan anggaran desa agar pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada kebutuhan yang menyentuh kepentingan orang banyak. Harapannya, beban pembangunan fasilitas umum tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada pundak rakyat kecil.
Penulis: Mas B
Edt: LN- NEWS