Breaking News
NavoraNews.com - Media Informasi Digital Terpercaya | Cepat, Akurat, Berimbang | Update berita nasional, internasional, ekonomi, hukum, TNI dan Polri setiap hari

Dugaan Korupsi di Badan Gizi Nasional, APKLI-P Desak KPK Turun Tangan



JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, secara tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Badan Gizi Nasional (BGN). Desakan ini muncul menyusul adanya temuan lapangan dan dugaan praktik (sogok-menyogok) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dukungan Terhadap Arahan Presiden

Ali Mahsun menyatakan dukungannya terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang ingin memfokuskan program MBG bagi anak kurang gizi dan keluarga tidak mampu. Ia juga mengapresiasi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, yang menemukan banyak dapur MBG tidak layak.

   Kami mendukung kebijakan Presiden dan mendesak agar dapur MBG yang terbukti hasil menyogok atau tidak memenuhi syarat segera ditutup permanen," tegas Ali Mahsun di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Poin-Poin Dugaan Penyelewengan

APKLI-P menyoroti sejumlah pengadaan barang dan jasa di internal BGN yang dinilai janggal dan beraroma korupsi, ialah,

Dapur MBG,dugaan praktik suap untuk mendapatkan titik lokasi dapur.

Kendaraan & Elektronik: Pengadaan 21.081 motor listrik seharga Rp42 juta/unit dan 5.000 unit laptop.

   Fasilitas SPPG pengadaan alat makan di 315 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) senilai Rp215 miliar.

Anggaran Lainnya: 31 paket Event Organizer (EO) senilai Rp113,9 miliar hingga pengadaan kaos kaki seharga Rp100 ribu/pasang.

   Risiko Kegagalan Program Nasional

Menurut Ali Mahsun, pembiaran terhadap dugaan korupsi di tubuh BGN dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan program unggulan pemerintah. Ia menekankan tiga risiko utama jika KPK tidak segera bertindak:

Mencoreng Marwah Kepemimpinan, merusak citra Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatan.

   Ancaman Gagalnya MBG program mulia untuk mengatasi stunting terancam tidak mencapai target.

Penyalahgunaan APBN: Menjadikan anggaran rakyat sebagai ajang "bancaan" atau korupsi kelompok tertentu.

  Uang negara, meski satu rupiah pun, harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai program luhur ini hanya menjadi sarang kongkalingkong, pungkasnya.

Red(LNN)

Lebih baru Lebih lama