BOJONEGORO – Penetapan Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M kembali menghadirkan perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia.
Muhammadiyah menetapkan Lebaran lebih awal, yang kerap memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Namun, perbedaan ini sejatinya bukan soal tidak mengikuti aturan pemerintah, melainkan perbedaan metode dalam menentukan awal bulan Hijriah.
Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yakni perhitungan astronomi untuk menentukan posisi bulan. Jika hilal (bulan sabit) sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam, maka keesokan harinya sudah masuk bulan baru, termasuk Syawal.
Sementara itu, pemerintah menggunakan metode rukyatul hilal yang dikombinasikan dengan kriteria imkanur rukyat (kemungkinan terlihatnya hilal), yang hasilnya ditetapkan melalui sidang isbat.
Perbedaan pendekatan ini membuat penetapan awal Ramadan maupun Lebaran terkadang tidak bersamaan.
Ketua umum Haedar Nashir sebelumnya menegaskan bahwa Muhammadiyah konsisten menggunakan metode hisab sebagai bentuk ijtihad ilmiah yang telah digunakan sejak lama. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki dasar syar’i dan ilmiah dalam menentukan keputusan melalui rukyat
Meski berbeda, kedua pihak sama-sama mengedepankan nilai persatuan umat.
Perbedaan penetapan hari raya telah menjadi dinamika yang biasa dalam kehidupan beragama di Indonesia.
Tokoh masyarakat di Bojonegoro mengimbau warga untuk menyikapi perbedaan ini dengan bijak. “Yang terpenting adalah menjaga silaturahmi dan saling menghormati, karena tujuan utama Lebaran adalah mempererat persaudaraan,” ujarnya.
Fenomena ini sekaligus menjadi cermin kedewasaan umat Islam di Indonesia dalam menyikapi perbedaan ijtihad.
Lebaran bukan sekadar soal tanggal, melainkan momentum memperkuat kebersamaan, toleransi, dan kedamaian di tengah masyarakat.
REDAKSI:LNN