Bojonegoro – Dinamika politik di Kabupaten Bojonegoro mulai memanas menjelang pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun Anggaran 2025 di DPRD setempat.
Partai Golkar Bojonegoro mengambil sikap tegas dengan mendorong penguatan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Melalui sikap resminya, Golkar mendesak Bupati Bojonegoro agar segera mencopot sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak serius dalam menjalankan program kerja. Desakan ini muncul sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja OPD yang dianggap belum maksimal dalam merealisasikan program pembangunan.
Golkar menilai, lemahnya kinerja OPD dapat berdampak langsung pada pelayanan publik serta capaian pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dari kepala daerah untuk melakukan pembenahan, termasuk dengan mengganti pejabat yang tidak mampu bekerja optimal.
Selain itu, momentum pembahasan LKPJ dianggap menjadi waktu yang tepat bagi DPRD untuk mengkritisi dan mengevaluasi seluruh kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Golkar pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan agar lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan adanya dorongan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat segera melakukan perbaikan kinerja sehingga program pembangunan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro.
Redaksi:LNN