JAKARTA | Lintang Nusantara News – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sektor ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta pendampingan bagi pelaku Pedagang Kaki Lima (PKL), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi berbasis syariah.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Buya Amirsyah Tambunan, MA, saat menerima audiensi jajaran Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) terkait persiapan Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI-P Tahun 2026 di Jakarta, Senin (13/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Amirsyah menyampaikan kesediaannya untuk menghadiri Munas VI APKLI-P yang dijadwalkan berlangsung di Asrama Haji Jakarta pada 27–29 Agustus 2026.
Menurutnya, ekonomi rakyat memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Saat ini terdapat sekitar 64,5 juta pelaku UMKM yang berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja, atau sekitar 97 persen dari total lapangan kerja di Indonesia.
"Ekonomi rakyat bukan hanya menjadi pahlawan ekonomi nasional, tetapi juga merupakan tulang punggung bangsa dan negara," ujar Amirsyah.
Ia menjelaskan, melalui Lembaga Penggerak Ekonomi Umat (LPEU) MUI, pihaknya terus mendorong perluasan akses pembiayaan usaha, peningkatan kualitas SDM, serta pendampingan bagi PKL, UMKM, dan koperasi berbasis syariah.
MUI juga mengajak APKLI-P untuk segera menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), sehingga berbagai program pemberdayaan ekonomi umat dapat berjalan lebih optimal.
Selain itu, MUI turut mengundang APKLI-P untuk berpartisipasi dalam Kongres Umat Islam Indonesia yang akan digelar pada 24–26 Juli 2026. Kongres tersebut akan membahas berbagai isu strategis, termasuk penguatan ekonomi rakyat yang nantinya akan direkomendasikan kepada pemerintah.
Sementara itu, Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, menyambut baik komitmen MUI dalam mendukung kemajuan ekonomi kerakyatan. Menurutnya, sinergi antara APKLI-P dan MUI menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing pelaku PKL dan UMKM di Indonesia.
Ali Mahsun menilai potensi ekonomi rakyat Indonesia sangat besar dan perlu terus diperkuat guna menyongsong bonus demografi tahun 2030. Ia menegaskan, Indonesia membutuhkan sedikitnya 100 juta pelaku PKL dan UMKM yang unggul agar mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kami akan segera menindaklanjuti rencana kerja sama dengan LPEU MUI. Kami juga menyampaikan apresiasi atas kesediaan Sekjen MUI menghadiri Munas VI APKLI-P serta undangan kepada APKLI-P untuk berpartisipasi dalam Kongres Umat Islam Indonesia," ujarnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris LPEU MUI Darmawan. Sementara dari jajaran APKLI-P hadir Wakil Ketua Umum Meihadir Ahmad, Ketua Harian Chanifah Zumzumi, Wasekjen Tri Timbul Prasubakti, Wasekjen Ilham Yulianto, Ketua DPW DKI Jakarta Hadi Setiono, serta Wakil Sekretaris DPW DKI Jakarta Nana Nursalam.
(Redaksi Lintang Nusantara News)
Sumber : Najib
Tags:
Nasional