Bojonegoro | Lintang Nusantara News – Ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang beraktivitas di kawasan Alun-Alun Kota Bojonegoro menggelar aksi damai pada Sabtu (18/7/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk meminta kepastian terkait rencana penataan dan relokasi yang dinilai hingga kini masih menyisakan berbagai pertanyaan di kalangan pedagang.
Dalam aksi tersebut, para pedagang didampingi oleh pengurus Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) DPD Kabupaten Bojonegoro. Mereka menegaskan bahwa penataan kawasan kota merupakan kewenangan pemerintah, namun pelaksanaannya harus mengedepankan asas keadilan, kepastian, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil.
Ketua APKLI-P DPC Bojonegoro, Sucipto Ahmad Najib, hadir langsung di lokasi untuk memfasilitasi dialog antara para pedagang dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Menurutnya, relokasi tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa adanya kejelasan lokasi pengganti yang layak dan memiliki potensi ekonomi bagi para pedagang.
> "Kami mendukung program penataan kota yang dilakukan pemerintah. Namun relokasi harus disiapkan dengan matang agar para pedagang tidak kehilangan mata pencaharian. Yang dibutuhkan bukan hanya tempat baru, tetapi kepastian usaha tetap bisa berjalan," tegas Sucipto.
Sucipto juga menilai bahwa proses penataan akan lebih efektif apabila dibangun melalui komunikasi terbuka dan melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, dialog menjadi jalan terbaik untuk menghindari konflik sekaligus melahirkan solusi yang dapat diterima bersama.
Di tengah berlangsungnya aksi, Kepala Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, Laila Nur Aini, menemui langsung para pedagang untuk mendengarkan aspirasi mereka. Kehadiran Satpol PP mendapat respons positif karena membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan para PKL.
Dalam penyampaiannya, Laila Nur Aini menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki tujuan mematikan usaha masyarakat, melainkan melakukan penataan kawasan agar lebih tertib, nyaman, dan sesuai dengan peruntukannya.
> "Kami datang untuk mendengar langsung aspirasi para pedagang. Seluruh masukan akan kami sampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya. Pemerintah tetap membuka ruang dialog," ujarnya.
Aksi damai berlangsung dengan tertib hingga sore hari tanpa adanya insiden yang mengganggu ketertiban umum. Para pedagang berharap pemerintah dapat memberikan kepastian mengenai lokasi relokasi yang representatif, mudah dijangkau masyarakat, serta mampu menjaga keberlangsungan usaha mereka.
APKLI-P DPD Bojonegoro menyatakan akan terus mengawal proses komunikasi antara pedagang dan pemerintah daerah hingga tercapai kesepakatan yang mengedepankan kepentingan bersama.
Lintang Nusantara News menilai bahwa penataan kawasan publik merupakan bagian dari upaya menciptakan wajah kota yang lebih baik. Namun demikian, setiap kebijakan hendaknya dilaksanakan secara transparan, melalui musyawarah, serta tetap memperhatikan hak masyarakat yang menggantungkan penghidupan dari sektor usaha mikro. Dengan pendekatan yang humanis dan berkeadilan, penataan kota diharapkan mampu berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan para pelaku usaha kecil.
***
Tags:
Daerah